Yang Namanya Korupsi

Ya, hari ini, tanggal 9 Desember, serentak seluruh dunia merayakannya sebagai Hari Anti Korupsi Se Dunia. Banyak jargon, banyak spanduk, banyak kampanye, banyak iklan, banyak kegiatan, banyak sosialisasi dan banyak perbincangan di forum-forum.

Selain itu, tentu saja banyak demonstrasi. Buat orang awam kayak saya, sering berpikir: “Sedikit-sedikit kok demo! Ngaruhnya apa?”. Sekali lagi saya tegaskan, kalimat tadi itu sekedar membuktikan bahwa saya ini orang awam kebanyakan. Bukan aktivis yang berapi-api (dengan apapun motif dan agenda di belakangnya). Bukan pakar ataupun akademisi yang berkecimpung di bidang korupsi atau pemberantasannya.

Saya hanyalah seorang google-mania yang tertatih-tatih menulis blog.

Jaman saya kuliah, Ibu pernah menasehati saya, agar saya ndak usah ikut ontran-ontran politik dan sejenisnya. Dus, saya ndak boleh ikut demonstrasi, apapun wujudnya. Boleh saya mengambil sikap, dengan catatan saya harus mengerti benar po-bengkong alias duduk perkaranya.

Sebagai orang awam, lagi-lagi saya sering mikir setiap melihat mahasiswa berdemo, kalau orang tuanya tahu responnya bagaimana? Bangga? Cemas? Mahasiswa itu biarpun nampak merdeka, mandiri tur berdikari, sesungguhnya dinaungi kecemasan luar biasa dari para orang tua.

Biaya yang tak sedikit bukan soal. Kalau perlu jual harta benda. Tapi orang tua kuatir, mau jadi apa anak-anak mereka nanti. Ha wong sudah mahal-mahal bayar kuliah kok demo melulu.

YANG NAMANYA KORUPSI

Jaman saya sekolah, Guru saya menerangkan bahwa sumber dari segala celaka di dunia ini adalah kesombongan. Kesombongan melahirkan iri pihak lain. Iri yang tak tertahan menyebabkan kebohongan agar bisa sombong. Bohong inilah akar dari tindakan curang, salah satunya mencuri. Nah, mencuri itu kan sejatinya ya nama lain dari korupsi.

Hanya orang pinter saja yang mau repot-repot membaginya menjadi tiga: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejatinya semua itu ya berawal dari mental yang korup!

Itu definisi korupsi menurut Guru saya. Kami (baca: saya) bingung. Maklum di negeri kita definisi selalu dibakukan dengan: “yang dimaksud dengan korupsi adalah….”. Penjelasan Guru saya tadi sangat absurd dan bingung untuk bagaimana menuangkannya pada buku tulis kami (baca: saya).

KORUPSI ADALAH…

an act done with an intent to give advantage inconsistent with official duty an the rights of others. The act of official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his status or character to procure some benefit for himself or for another person contrary to duty an the right of others. (Black’s Law Dictionary 6th Edition Definition)

Demikian salah satu definisi (baku) soal korupsi. Silakan gunakan penerjemah kalau ndak ngerti bahasa nginggris. Ada juga yang bilang kalo korupsi adalah kurangnya integritas atau kejujuran, terutama kerentanan terhadap suap, penggunaan posisi kepercayaan untuk keuntungan yang tidak jujur.

Bentar, kenapa saya membahas definisi korupsi? Bukankah sudah cukup lama kita perang(-perangan) melawan korupsi? Apakah tidak seyogyanya saya membahas bagaimana cara mencegah, bertobat, memberantas dan menghilangkan korupsi dari muka bumi?

Tips, trik, cara ataupun prosedur pemberantasan korupsi itu sudah sangat banyak dan sudah sangat sering dibahas. Tapi korupsi tetap ada.

Kenapa? Saya ndak berani sok tau menjawab. Yang penting buat saya, langkah pertama paling penting dalam usaha pemberantasan korupsi adalah mendefinisikannya. Ketika kita salah mengartikannya, keliru menerjemahkannya, luput dalam mendefinisikannya, maka kita akan salah arah.

Dari definisi awal yang diberikan guru saya, saya jadi berpikir, korupsi ada dimana-mana dan sama sekali tidak tersentuh KPK. Ya, korupsi itu makhluk yang terlalu kuat untuk KPK. Baik dari segi pengalaman maupun pengikutnya. Karena diam-diam kebanyakan dari kita (anda tidak, semoga!) beriman kepada korupsi dan menggantungkan hidup (salah satunya) dari sana.

–Kalimat sebelum ini itu idenya dari perbincangan dengan teman sejawat di kantor soal susahnya ngurus sertifikat tanah dan KTP.

Sekarang, ketika saya membiayai kuliah adik saya, saya berpikir. Bahwa betapa saya berhianat kepada Ibu saya dengan ikut berdemonstrasi soal kenaikan BBM di gedung DPR, meski Ibu saya sudah melarang. Itu adalah salah satu bentuk korupsi saya kala itu. Saya saat diangkat jadi mahasiswa oleh Ibu, saya diwajibkan agar hidup (semi) mandiri dan menuntut ilmu serta lulus dari kampus dengan baik. Segala biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh orang tua. Tapi saya malah sibuk berdemo. Cengengesan, merokok dan menunggu nasi bungkus.

Integritas dan kejujuran saya memang bermasalah, karena saya sama sekali tidak mengaku sudah ikut-ikutan berdemo saat dihubungi Ibu saya lewat telepon.

Saya tidak sedang mengajak agar sampeyan tidak mau berdemo, bukan. Saya kepingin agar yang berdemo itu mengerti benar apa yang didemokan, apa yang diperjuangkan. Bukan cengengesan macam saya dulu.

Setiap melewati daerah kampus, yang saya jumpai adalah para mahasiswa berkendara ugal-ugalan, tak berhelm, tak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, nongkrong di sana-sini dengan membuang sampah seenak jidat. Tentu itu tidak semua. Tapi, bukankah (misalnya) razia ketertiban lalu lintas tidak pernah dilaksanakan di daerah kampus? Kenapa?

“Ah, mahasiswa yo gitu, mas… Wajar…”, ujar pedagang nasi kucing langganan saya.

Kewajaran bisa muncul karena adanya pemakluman dari masyarakat. Padahal (lagi-lagi menurut saya, anda boleh tidak setuju) berkendara tidak sesuai dengan aturan adalah sebuah korupsi juga pada dasarnya. Mahasiswa memang tak bisa korupsi milyaran rupiah karena memang lingkupnya bukan di situ. Yang bisa dikorupsi adalah harapan serta keyakinan masyarakat non-akademik soal peran mahasiswa sebagai (salah satu) agent of change alias agen perubahan (yang baik-baik).

Jadi nanti kalo korupsi di pemerintahan sudah dimaklumi, dia tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang salah atau sebuah kejahatan. Contoh: jika korupsi di bawah 1 milyar tidak diproses secara hukum, maka korupsi dengan nominal di bawah satu milyar akan menjamur dan tidak dianggap suatu kejahatan lagi.

Kalau hal yang sifatnya personal dan sekecil seperti mengendarai kendaraan bermotor saja tidak bisa diandalkan, bagaimana masyarakat bisa simpati ketika mereka berdemo. Yang ada hanyalah skeptisme.

Pemerintah memang membayar tukang sapu jalanan, tapi bukan lantas kita bisa seenak jidat membuang sampah seenaknya. KPK memang dibentuk, tapi korupsi bukan urusan KPK saja (korupsi juga tidak hanya ada di lingkungan pemerintah saja). KPK hanya instrumen (tambahan) bentukan pemerintah guna memberi shock-therapy bagi pelaku koruptor. Tidak semua jenis korupsi, misalnya korupsi bandwidth!🙂

Nanti ketika usianya cukup, saya tidak akan mengajarkan anak saya dengan kalimat: “Nak, nanti kalo kamu jadi pejabat, jangan korupsi ya!!”. Kenapa? Karena saat menasehati itu anak saya bukan pejabat dan ndak ngerti korupsi itu makhluk apa! Jika diajarkan dengan penanda waktu “nanti”, maka sebelum bisa jadi pejabat, anak saya takutnya tidak concern soal apakah dia korup atau tidak!

“Nak, jangan mencuri ya!”, itu yang mungkin saya mau bilang ke anak saya.

Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Dan ini murni buah pikiran ngawur saya. Mohon maaf jika ada ketidaksamaan visi ataupun pendapat dengan sampeyan semua.

THINK GLOBALLY! ACT LOCALLY! 

Anda boleh demo, anda boleh ngadain forum diskusi soal pemberantasan korupsi, tapi ingat, jangan lupakan yang sepele hanya karena mengejar yang besar. karena yang besar mungkin sulit digapai sedang yang sepele bisa dibenahi.

Jangan juga terlampau sibuk mengurusi yang jauh di sana dengan mengesampingkan yang di sekitar kita. Karena bisa jadi yang jauh tak akan bisa kita tempuh sedang yang di sekitar kita masih mungkin untuk kita urusi.

Sekedar sharing saja, beberapa hari lalu, istri saya berujar:

“Abang, buatku sih hidup kita yang sekarang sudah cukup… dari dulu kita memang sudah cukup…”

Bersyukur adalah obat (hati) paling manjur agar kita bisa terhindar dari mental yang korup. Kayaknya!😀

KETERANGAN GAMBAR: diambil dari sini.

BAHAN BACAAN:

5 comments
  1. Sip!
    Dan kita lihat, masyarakat ikut bersalah. Kultur feodal dalam batas tertentu menenggang penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakwajaran. Misalnya, ada kapolres kok mobilnya cuma satu, dinas pula, maka masyarakat seolah mencemooh. Juga mohon maaf, ada petugas pajak kok hidupnya biasa saja (sesuai tingkat gajinya), maka dianggap aneh.🙂 Maaf lho. Ada wartawan sering dapat ini dan itu — dari voucher sampai fasilitas dari pihak di luar kantor — dianggap biasa saja.

    Haruskah kita larut? Tentu tidak.
    Ada seorang manajer yang selalu minta ganti uang parkir mobil ke kantor, tapi ketika dia membeli gadget mahal dan manajer kantor dengan dukungan orang finance memintanya untuk klaim atas nama fasilitas dinas, dia pun menolak, dengan alasan, “Ini buat saya pribadi, bukan dinas. Kalo kalian mau minjem juga boleh kok!”
    Dia dianggap aneh. Di satu sisi seperti pelit, penuh perhitungan. Tapi di sisi lain sadar porsi.😀

  2. Saya takut ngomomg korupsi bang, karena mungkin saya (sudah) korupsi disadari atau tidak. dari hal yang kecil seperti tidur pada saat jam kantor atau yang besar (korupsi)…

  3. zizaw said:

    meskipun bukan fesbuk, izinkan saya “like this”

  4. I have been reading out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will surely bookmark your website.

  5. Utterly written articles, regards for entropy. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: